wrooteen :)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1965

TENTANG

PERKOPERASIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa perkembangan ketata-negaraan semenjak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

menurut adanya perobahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi

untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia;

b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila,

Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah

pokok fundamental bagi dasar penyusunan Undang-undang Perkoperasian;

c. Bahwa Undang-undang No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu

disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk

itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru.

Mengingat:

a. Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar:

b. 1. Ketetapan M.P.R. S. No. I dan II tahun 1960;

2. Ketetapan M.P.R. S. No. III dan IV tahun 1963;

3. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VIII tahun 1965;

4. Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963;

5. Resolusi M.P.R.S. No. II tahun 1965.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut:

Undang-undang No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini:

"Koperasi": Adalah badan termaksud dalam pasal 3, 20 dan yang didirikan menurut ketentuan-

ketentuan Bab VII Undang-undang ini;

"Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan

pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha;

"Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai

perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang

pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang ini;

"Menteri": Adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian;

"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa

persoalan perkoperasian.

BAB II

LANDASAN IDIIL KOPERASI

Pasal 2

(1) Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.

(2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi Indonesia

dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III

PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI

Pasal 3

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat

persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan

Pancasila.

Pasal 4

Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:

a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;

b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat dalam rangka

mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa

penghisapan oleh manusia atas manusia;

c. tidak merupakan konsentrasi modal;

d. sifat keanggautaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi

terpimpin;

e. anggauta mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama;

f. keanggautaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan

jalan apapaun;

g. rapat anggauta merupakan kekuasaan tertinggi;

h. tiap keputusan rapat anggauta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;

i. tiap-tiap anggauta sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya

mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan

keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas

kepentingan negara dan masyarakat;

j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Pasal 5

Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi,

mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM

BAB IV

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI

TERPIMPIN

Pasal 6

Gerakan koperasi mempunyai peranan:

a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:

1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecuali yang

merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan

dan meratakan distribusi;

2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;

3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi

memimpinnya;

4. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia.

b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:

1. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas

manusia;

2. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;

3. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai

perwujudan masyarakat gotong-royong.

Pasal 7

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan

Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.

BAB V

KEANGGAUTA DAN ORGANISASI

Bagian 1

Keanggautaan

Pasal 8

Keanggautaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.

Pasal 9

(1) Yang dapat menjadi anggauta koperasi Primer ialah warga negara Indonesia yang:

a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;

b. menyetujui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar

bekerja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;

c. rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga- tenaga produktif;

d. bertempat tinggal didaerah kerja koperasi;

e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;

f. mempunyai minat memajukan usaha-usaha koperasi;

g. tidak mempunyai usaha yang bertentangan dengan usaha koperasi;

h. telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban sebagaimana

termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2),(3) dan (4).

(2) Yang dapat menjadi anggauta koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang

telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-

undang ini.

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 serta cara-cara untuk memperoleh keanggautaan dan

berakhirnya keanggautaan diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.

Pasal 11

Anggauta mempunyai kewajiban:

a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian dan fungsi, azas dan

dasar bekerja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta secara aktif

mengembangkan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;

b. menyimpan secara teratur pada koperasi;

c. menghadiri rapat-rapat anggauta;

d. memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggauta dan secara aktif

mengawasi pelaksanaannya;

e. ikut serta secara aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya,

dan koperasi yang bersangkutan pada khususnya;

f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melakukan tugasnya;

g. menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat

anggauta.

Pasal 12

Anggauta mempunyai hak:

a. memilih dan atau dipilih menjadi anggauta pengurus/badan pemeriksa;

b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggauta;

c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggauta, baik

diminta atau tidak;

d. ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;

e. minta diadakannya rapat anggauta menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;

f. mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya, berdasarkan hubungan

hukum yang timbul dari kewajiban yang dilakukan untuk dan terhadap koperasi;

g. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggauta dan hak yang didahulukan

dari pada bukan anggauta.

Bagian 2

Alat-Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi

Pasal 13

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi adalah:

a. rapat anggauta;

b. pengurus;

c. badan pemeriksa.

Pasal 14

(1) Rapat anggauta adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang:

a. menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan

koperasi yang lebih atas. Gerakan Koperasi Indonesia dan MUNASKOP

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dalam rangka pelaksanaan

kebijaksanaan kebijaksanaan pokok perkoperasian yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

b. menetapkan anggaran dasar;

c. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.

(2) Dapat rapat anggauta setiap anggauta yang hadir mempunyai kedudukan yang sama.

(3) Tiap-tiap keputusan rapat anggauta didasarkan pada hikmah kebijaksanaan musyawarah

untuk mufakat.

Pasal 15

(1) Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban

melaksanakan keputusan rapat anggauta dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi

akibat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

(2) Pengurus dipilih oleh rapat anggauta dari anggauta koperasi.

(3) Sesuai dengan perkembangan organisasi koperasi rapat anggauta dapat

memilih/mengangkat orang pihak ketiga menjadi anggauta pengurus dengan maksimum

tidak lebih dari sepertiga jumlah anggauta pengurus.

(4) Syarat untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi anggauta pengurus ialah:

a. berjiwa Pancasila dan Manipol;

b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;

c. syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal ini ayat (1) pengurus

bertanggung-jawab pada rapat anggauta serta melaksanakan segala perbuatan hukum

untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan.

Pasal 16

(1) Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai

wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha

koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggauta.

(2) Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini badan pemeriksa

mempunyai wewenang meneliti mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang,

peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha

koperasi dan syah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda koperasi.

(3) Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 15 ayat (2), (3), (4), berlaku pula bagi

badan pemeriksa.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam anggaran dasar koperasi

termaksud dalam pasal 40.

Bagian 3

Kedudukan Penasehat

Pasal 18

(1) Apabila dianggap perlu, atas keputusan rapat anggauta sesuai dengan anggaran dasar,

pengurus dapat mengangkat penasehat-penasehat yang mempunyai tugas memberikan

nasehat kepada pengurus koperasi, baik diminta atau tidak.

(2) Penasehat yang diangkat dari bukan anggauta koperasi yang bersangkutan, harus

mendapat persetujuan dari pejabat.

Bagian 4

Organisasi Koperasi

Pasal 19

(1) Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi serta koperasi jasa-

jasa termasuk koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap.

(2) Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat menetapkan

secara berencana jenis koperasi untuk masing-masing daerah serta menentukan pola

pengintegrasian antar jenis koperasi.

Pasal 20

(1) Sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) orang yang telah memenuhi syarat-syarat

termaksud dalam pasal 9 dapat membentuk koperasi primer.

(2) Sekurang-kurangnya lima (5) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat

membentuk pusat koperasi.

(3) Sekurang-kurangnya tiga (3) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat

membentuk gabungan koperasi.

(4) Sekurang-kurangnya tiga (3) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat

membentuk induk koperasi.

(5) Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengatur

penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pasal 21

(1) Daerah kerja koperasi ialah lingkungan usaha koperasi yang didasarkan pada kesatuan

wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Penentuan daerah kerja untuk masing-masing tingkat koperasi sesuai dengan ketentuan

ayat (1) pasal ini dan pasal 20 serta yang tidak didasarkan pada kesatuan wilayah

administrasi pemerintah diatur oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Koperasi primer sampai dengan koperasi induk merupakan kesatuan yang tidak dapat

dipisah-pisahkan.

(2) Koperasi jenis yang satu dengan koperasi jenis yang lain merupakan kesatuan kegiatan

ekonomi.

(3) Gerakan Koperasi Indonesia melaksanakan pengintegrasian antar jenis koperasi, sesuai

dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian 5

Organisasi Gerakan Koperasi

Pasal 23

(1) Musyawarah Nasional Koperasi, yang selanjutnya disebut MUNASKOP, merupakan

Lembaga Tertinggi dari pada gerakan koperasi.

(2) MUNASKOP menentukan kebijaksanaan pelaksanaan perkoperasian dalam rangka

pelaksanaan Pola Nasional dan kebijaksanaan Pemerintah.

(3) Peserta-peserta MUNASKOP terdiri dari:

a. utusan-utusan gerakan koperasi dari Daerah Tingkat II, Tingkat I dan tingkat

Nasional.

b. pejabat-pejabat dan wakil-wakil Lembaga-lembaga Negara Tingkat I dan Tingkat

Nasional.

c. organisasi-organisasi massa Tingkat Nasional.

(4) Hal-hal mengenai penyelenggaraan MUNASKOP diatur oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP termaksud dalam pasal 23 ayat

(2) dibentuk organisasi tunggal dan piramidal yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia.

(2) Pimpinan Gerakan Koperasi Indonesia terdiri dari unsur- unsur:

a. pejabat-pejabat Pemerintah;

b. wakil-wakil koperasi;

c. wakil-wakil organisasi massa.

(3) Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia adalah meliputi bidang-bidang:

a. pembinaan usaha;

b. penelitian;

c. Perencanaan;

d. pengawasan;

e. pendidikan;

f. penerangan.

(4) Pembentukan badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penentuan garis-garis

besar susunan organisasi serta perincian tugasnya diatur dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia.

Bagian 6

Administrasi

Pasal 25

(1) Koperasi wajib mengadakan administrasi dan pembukuan yang teratur dan tertib.

(2) Syarat-syarat pembukuan, buku daftar anggauta, buku daftar pengurus dan buku daftar

badan pemeriksa diatur oleh Menteri

BAB VI

KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI

Bagian 1

Dasar Aktivitas Ekonomi

Pasal 26

Setiap aktivitas koperasi sebagai organisasi ekonomi ditujukan untuk memenuhi keperluan

serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat.

Bagian 2

Perusahaan Koperasi

Pasal 27

(1) Koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syarat-syarat sebagai

berikut:

a. organisasi koperasi yang bersangkutan telah memenuhi segala syarat yang

ditentukan dalam Undang-undang ini, khususnya syarat-syarat yang ditentukan

dalam pasal 4, 6, 9, 20, 22, 26 dan 28;

b. perusahaan koperasi tersebut baru dapat didirikan atau terus dilangsungkan

pengusahaannya setelah ada persetujuan/idzin dari Menteri.

(2) Hal-hal lebih lanjut mengenai ketentuan dan pelaksanaan tentang perusahaan koperasi

tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian 3

Iuran Negara Dan Dana-Dana

Pasal 28

(1) Anggauta dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan

kesejahteraannya oleh Koperasi, sebagaimana termaksud dalam pasal 26, ikut

membeayai keperluan organisasi koperasi dan usaha koperasi.

(2) Selisih lebih antara beaya yang dipungut termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan beaya

yang sesungguhnya dikeluarkan, yang terdapat pada penutupan tahun buku setelah

dikurangi iuran Negara, ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya 25% untuk cadangan koperasi;

b. 25% untuk anggauta menurut imbangan jasanya;

c. kelebihannya untuk dana-dana yang ditentukan dalam anggaran dasar atau yang

ditetapkan oleh rapat anggauta;

kesemuanya yang telah direncanakan lebih dahulu.

Pasal 29

(1) Anggauta dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan

kesejahteraannya oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i memberikan

sumbangan untuk:

a. dana iuran Negara;

b. dana pembangunan koperasi;

c. dana masyarakat.

(2) Pungutan dana pembangunan koperasi dan dana masyarakat diatur dengan peraturan

Menteri.

(3) Ketentuan mengenai zakat bagi koperasi diatur oleh Menteri bersama-sama dengan

Menteri Agama.

(4) Pungutan sumbangan-sumbangan selain tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan yang tidak

didasarkan pada ketentuan-ketentuan ayat (2), dan ayat (3) pasal ini serta pasal 30

dilarang.

Pasal 30

Iuran Negara yang disumbangkan melalui koperasi termaksud dalam ayat (2) pasal 28 dan ayat

(1) pasal 29 diatur oleh Menteri yang diserahi iuran Negara bersama-sama dengan Menteri,

dengan mengingat ketentuan pasal 2, 3, 4, 6, 27, 28 dan 29.

Bagian 4

Permodalan

Pasal 31

(1) Modal koperasi adalah keseluruhan aktiva serta pasiva koperasi.

(2) Penyusunan modal koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha

kegotong-royongan anggauta, sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i dalam bentuk

simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pinjaman-pinjaman serta lain- lain sumber

yang sah.

(3) Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan

peraturan Menteri.

Pasal 32

(1) Simpanan-simpanan termaksud dalam ayat (2) pasal 31 terdiri dari:

a. simpanan pokok;

b. simpanan wajib;

c. simpanan wajib khusus;

d. simpanan sukarela.

(2) Simpanan pokok ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya bagi

tiap-tiap anggauta, yang wajib diserahkan atau disanggupkan secara tertulis akan

diserahkan kepada koperasi pada waktu akan menjadi anggauta.

(3) Simpanan wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai yang sama besarnya bagi tiap-tiap

anggauta, yang wajib diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktu-waktu dan

kesempatan tertentu.

(4) Simpanan wajib khusus ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang wajib

diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.

(5) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh

anggauta kepada koperasi.

Pasal 33

(1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang

bersangkutan masih menjadi anggauta.

(2) Simpanan wajib khusus dapat diambil kembali hanya dalam waktu tertentu menurut

anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggauta

koperasi.

Pasal 34

(1) Penyimpanan dan lalu-lintas uang koperasi dilakukan melalui bank Pemerintah yang

bergerak dalam bidang perkoperasian.

(2) Pelaksanaan dan penyimpanan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri bersama-

sama Menteri Bank Sentral

Bagian 5

Tanggungan

Pasal 35

Tanggungan ialah hal pertanggungan jawab untuk menanggung atau menyelesaikan suatu

kerugian yang timbul sebagai akibat:

a. sesuatu tindakan, dan atau

b. sesuatu kejadian.

Pasal 36

(1) Tanggungan dapat dibebankan kepada:

a. koperasi dan atau anggauta yang selanjutnya disebut tanggungan koperasi, atau

b. pengurus yang selanjutnya disebut tanggungan pengurus.

(2) Tanggungan koperasi terjadi apabila kerugian itu tidak ditimbulkan oleh karena

kelalaian/kesalahan pengurus.

(3) Tanggungan pengurus terjadi apabila kerugian itu ditimbulkan oleh karena

kelalaian/kesalahan pengurus.

(4) Untuk menentukan apakah tanggungan itu adalah tanggungan pengurus atau

tanggungan koperasi diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 37

(1) Kerugian yang timbul pada penutupan tahun buku diselesaikan dalam rapat anggauta

tahunan dengan mengingat ketentuan pasal 36 ayat (4).

(2) Kerugian yang timbul pada pembubaran koperasi karena kelangsungan hidupnya tidak

dapat diharapkan lagi, diselesaikan oleh penyelesai, termaksud dalam pasal 49, yang

hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi dan atau jumlah tanggungan

anggauta.

(3) Anggauta yang keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud

dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang hal ini menyangkut tanggungan koperasi termaksud

dalam pasal 36 ayat (2) dan timbul sebagai akibat dari sesuatu tindakan atau kejadian

yang bersangkutan masih menjadi anggauta dengan ketentuan bahwa saat keluarnya

anggauta tersebut sampai waktu 2 (dua) tahun.

(4) Anggauta menanggung tanggungan koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini,

masing-masing untuk bagian yang sama besarnya dan apabila diantara mereka ada

yang tidak mampu untuk membayar penuh bagian tanggungannya, maka anggauta yang

lain diwajibkan menanggung kerugiannya masing-masing sama besarnya.

(5) Besarnya jumlah tanggungan anggauta jika koperasi dibubarkan tidak boleh melampaui

batas tertinggi yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang dibubarkan itu.

Pasal 38

Hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 1

Kedudukan Hukum Koperasi

Pasal 39

Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah badan hukum dan

tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang ketentuannya tidak

bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bagian 2

Syarat-Syarat Mendirikan Koperasi

Pasal 40

(1) Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang memuat;

a. nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa

menanda-tangani akte pendirian oleh rapat pembentukan;

b. anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang

antara lain memuat:

1. nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya;

2. azas dan tujuan;

3. lapangan usaha;

4. keanggautaan;

5. hak dan kewajiban anggauta;

6. hak dan kewajiban rapat anggauta, pengurus dan badan pemeriksa;

7. tahun buku koperasi;

8. permodalan;

9. tanggungan;

10. dana-dana;

11. ketentuan tentang sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.

(2) Isi anggaran dasar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan

Undang-undang ini.

(3) Menteri memberikan pedoman-pedoman tentang cara penyusunan anggaran dasar.

(4) Akte pendirian rangkap 2 (dua) termaksud dalam ayat (1) pasal ini, bersama-sama

petikan berita acara tentang rapat perbentukan, yang antara lain menyatakan jumlah

anggauta dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menanda tangani akte pendirian,

dikirim kepada pejabat.

(5) Akte pendirian dan petikan berita acara termaksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak

bermeterai.

Pasal 41

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 berlaku terhadap perubahan anggaran dasar koperasi,

dengan ketentuan akte perubahan dikirim bersama-sama petikan berita acara yang

menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut diputuskan dalam rapat anggauta

menurut syarat dan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 42

(1) Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat yang berwenang memberikan pengesahan

badan hukum, mengirim sebuah tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi

dengan surat tercatat.

(2) Jika pejabat berpendapat bahwa isi akte pendirian tidak bertentangan dengan Undang-

undang ini, maka akte pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar

umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.

(3) Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.

(4) Kedua buah akte pendirian tersebut dalam pasal 40 ayat (4) dibubuhi tanda pengesahan

oleh pejabat atas kuasa Menteri, tanggal dan nomor pendaftarannya. Sebuah akte

pendirian disimpan dikantor pejabat, sedang sebuah lainnya dikirim kepada pendiri

koperasi.

(5) Jika ada perbedaan antara akte pendirian yang telah disahkan tersebut, maka yang

disimpan dikantor pejabat yang dianggap benar.

(6) Pejabat mengumumkan tiap-tiap pengesahan koperasi dalam Berita-Negara.

(7) Pendaftaran dan pengumuman dilakukan tanpa beaya dan tanda pengesahan bebas dari

meterai.

(8) Buku daftar umum beserta akte-akte yang tersimpan pada kantor Pejabat dapat dilihat

dengan cuma-cuma oleh umum, dan dengan mengganti beaya-beaya dapat diperoleh

salinan maupun petikan akte-akte.

Pasal 43

Sejak tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) koperasi adalah

badan hukum dan segala hak dan ikatan yang timbul dan diadakan atas namanya sebelum

tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Pasal 44

(1) Pejabat berkewajiban dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan telah memberikan

pengesahan seperti tersebut dalam pasal 42 terhitung sejak pejabat tersebut menerima

permintaan pengesahan.

(2) Batas waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bila pejabat berkeberatan

berhubung menurut penilaiannya, bahwa akte pendirian dan anggaran dasar yang

disampaikan oleh pendiri yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-undang ini

dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang dalam hal ini pejabat wajib memberikan

surat penolakan yang memuat alasan-alasannya kepada pendiri.

(3) Bila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat dengan pendiri dalam menilai

mengenai apakah pendirian dan anggaran dasar sesuai atau tidak dengan Undang-

undang ini serta ketentuan- ketentuan pelaksanaannya, maka pendiri dapat mengajukan

banding pada pejabat yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri

adalah keputusan yang terakhir.

Pasal 45

Menteri dapat memberikan kepada pejabat-pejabat didaerah hak pemberian pengesahan

badan hukum bagi koperasi untuk wilayah masing-masing.

Pasal 46

Ketentuan dalam pasal 41 dan 43 berlaku pada terhadap akte perubahan yang dimaksud dalam

pasal 40.

Pasal 47

Perkumpulan atau organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang perkoperasian

dan tidak didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini, dilarang menggunakan nama/istilah

koperasi tanpa persetujuan Menteri.

Bagian 3

Pembubaran Koperasi

Pasal 48

(1) Pembubaran koperasi dilakukan bila:

a. terdapat alasan serta bukti-bukti yang cukup bahwa koperasi yang bersangkutan

tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 20

Undang-undang ini,atau

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, atau

c. pembubaran itu diharuskan karena ketentuan Undang-undang ini, atau

d. pembubaran tersebut dikehendaki para anggauta.

(2) Norma penilaian yang dipergunakan oleh pejabat bila terjadi alasan-alasan pembubaran

tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, diatur oleh Menteri.

(3) Keberatan atas penilaian pejabat tersebut diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi

dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri merupakan keputusan yang terakhir, yang

prosedurnya diatur dalam pasal 49.

Pasal 49

(1) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1)

huruf a, b, dan c dilakukan dengan keputusan pejabat dengan catatan bahwa keputusan

tersebut tidak dapat dilakukan sebelum pejabat memberitahukan maksudnya tentang

keputusan itu dengan surat tercatat kepada koperasi yang bersangkutan, kepada pejabat

yang lebih tinggi dan kepada Menteri.

(2) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1)

huruf d, dilakukan dengan keputusan pejabat setelah ada keputusan sah rapat anggauta

khusus sebagaimana dinyatakan dalam petikan berita acara tidak bermeterai dari

koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat yang

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka baik pengurus maupun sekurang-kurangnya

sepertiga anggauta koperasi dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih

tinggi dan seterusnya kepada Menteri terhadap maksud pejabat yang akan

membubarkan koperasi.

(4) Setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini berakhir, maka pejabat yang

lebih tinggi dan seterusnya Menteri segera memberitahukan kepada pejabat dan

koperasi yang bersangkutan tentang keputusannya dengan surat tercatat.

Pasal 50

Dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi sekaligus memuat nama seorang

atau beberapa orang yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelesaian dan selanjutnya

disebut penyelesai yang mempunyai kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53.

Pasal 51

(1) Keputusan tentang pembubaran koperasi serta pengangkatan penyelesai diumumkan

dalam Berita Negara.

(2) Penyelesai dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan tugasnya

secara sah sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tentang

pembubaran koperasi dan pengangkatannya sebagai penyelesai.

Pasal 52

(1) Pembubaran koperasi serta tanggal nomor Berita Negara yang memuat pengumuman

pembubaran itu dicatat dalam buku daftar umum pada tempat pendaftaran akte pendirian

oleh pejabat.

(2) Pengumuman dalam Berita Negara, catatan dalam buku daftar umum dan catatan pada

kedua buah akte pendirian itu dilakukan tanpa beaya.

Catatan pada akte pendirian bebas dari bea meterai.

Pasal 53

(1) Penyelesai mempunyai kekuasaan sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta

mewakilinya didalam atau diluar pengadilan;

b. memanggil anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam pasal 37 ayat (3), baik

satu persatu atau bersama-sama untuk mengadakan rapat;

c. menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing

anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam pasal 37 ayat (3);

d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana beaya

penyelesaian harus dibayar;

e. mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan azas tujuan koperasi atas

keputusan rapat anggauta terakhir;

f. menentukan kegunaan dan penyimpanan segala arsip koperasi.

(2) Setelah selesai penyelesaian, maka penyelesai membuat berita acara tentang

penyelesaian itu.

(3) Pembayaran beaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

Bagian 1

Perlindungan

Pasal 54

Segenap instansi Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan Negara baik dipusat maupun di

daerah diwajibkan melindungi dan membimbing gerakan koperasi menurut bidangnya masing-

masing sesuai dengan pola yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian 2

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 55

(1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang ini dibentuk Direktorat

Koperasi sebagai organisasi pembinaan/pengawasan koperasi dan diatur dengan

Peraturan Presiden atau atas kuasa Peraturan Presiden mengikat ketentuan pasal 5

Undang-undang ini.

(2) Menteri menunjuk pejabat dan menentukan batas-batas wewenang pejabat yang diserahi

tugas untuk memimpin instansi Pemerintah dibidang pembinaan/pengawasan tersebut

dalam ayat (1) maupun melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan dalam Undang-

undang ini serta mengatur koordinasi dan hubungan kerja antara Direktorat Koperasi,

Gerakan Koperasi Indonesia dan Badan/Intansi lain yang bergerak dibidang pembinaan

dan pengawasan koperasi.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, anggauta pengurus

yang dengan sengaja atau karena lalai, melanggar ketentuan dalam pasal 25 ayat (1)

dan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan

dalam pasal 47.

(2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau hukuman

kurungan setinggi-tingginya satu tahun, barang siapa yang dengan sengaja melanggar

ketentuan dalam pasal 29 ayat (4).

(3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini

merupakan pelanggaran.

(4) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (2) pasal ini

merupakan kejahatan.

(5) Sanksi-sanksi administratip diatur oleh Menteri.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Koperasi golongan dapat didirikan dilingkungan-lingkungan kerja.

(2) Koperasi golongan hanya diidzinkan bekerja dalam lapangan yang menyangkut

keperluan serta kepentingan anggauta.

(3) Pemerintah dengan berencana mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi

menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 58

(1) Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No.79 Tahun 1958

tentang Perkumpulan/Koperasi dengan Undang-undang ini dilakukan menurut prosedur

yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun

sesudah berlakunya Undang-undang ini.

(2) Segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No.79 tahun 1958 yang

bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-

undang ini.

(3) Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang

mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini.

BAB XI

Ketentuan-Ketentuan Penutup

Pasal 59

Undang-undang ini disebut Undang-undang Perkoperasian dan mulai berlaku pada hari

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Agustus 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Agustus 1965

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 75

MEMORI PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1965

TENTANG

PERKOPERASIAN

UMUM

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia

tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)

dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan

Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi

dasar ekonomi Indonesia, menurut secara mutlak perobahan fungsi dari segala lembaga

kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan Negara

maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan

ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-undang baru dalam bidang perkoperasian guna

menyempurnakan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-undang yang baru ini dinamakan Undang-undang tentang Perkoperasian yang

mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi

dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha.

Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanya Revolusi Indonesia,

Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinya sebagai

berikut:

A. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran,

bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi

dasar falsafah Negara, Pancasila.

Dalam tahap nasional demokratis sekarang ini, peranan gerakan koperasi Indonesia

dalam melaksanakan tugasnya dibidang perkoperasian bersama-sama dengan usaha

swasta bukan koperasi, diarahkan pertama-tama untuk memperkuat ekonomi sektor

Negara yang memegang posisi memimpin.

Agar tidak timbul kontradisi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang

segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis,

yaitu mengkikis-habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah

diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerja-sama antara koperasi dengan badan-

badan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi.

Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakyat revolusioner dibidang

ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus

mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnya, terutama dengan

buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat

penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua

elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.

Ini baru mungkin terlaksana jika konsepsi, struktur, akitivitas dari alat-alat pembinaan

serta alat perlengkapan organisasi koperasi mencerminkan kegotong-royongan progresif

revolusioner berporoskan NASAKOM dan ditingkatkan usahanya dibidang produksi dan

distribusi.

B. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggautaan, alat-

alat perlengkapan organisasi, jenis-jenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai

lembaga tertinggi dan gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi

seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu

dan pengawasan dari segala jenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-

keputusan MUNASKOP.

Ketentuan-ketentuan pokok dibidang organisasi tersebut juga diarahkan untuk dapat

melaksanakan fungsi koperasi sebagai organisasi ekonomi maupun sebagai salah satu

alat revolusi,

C. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi

agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan

koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi,diarahkan agar dalam tahap

nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan secara tepat antara kegiatan-

kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat

revolusioner (doelsactie).

Untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan dan berkembangnya koperasi secara

sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun

Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola

yang telah ditetapkan oleh Menteri yang diserahi urusan perkoperasian.

Unit-unit ekonomi koperasi oleh M.P.R.S. dalam Ketetapannya No. VI/MPRS/1965 pasal

1 telah dinyatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nyata dan merupakan

modal serta potensi riil untuk melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang

ekonomi,

Untuk memperkembangkan potensi tersebut, Pemerintah wajib mengambil peranan yang

aktif.

PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II

LANDASAN IDIIL KOPERASI

Pasal 2

Apa yang ditentukan menjadi landasan idiil koperasi dalam Undang-undang ini pada

hakekatnya sesuai dengan jiwa dari Ketetapan M.P.R.S., oleh karena Undang-undang Dasar

1945, Manipol/Usdek, Amanat Pembangunan Presiden, Dekon dan semua pedoman

pelaksanaan Manipol adalah satu kesatuan konsepsi yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kesemuanya bersumber pada Pancasila.

BAB III

PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI

Pasal 3

Dalam merumuskan pengertian dan fungsi koperasi Indonesia pada pasal ini ditegaskan bahwa

koperasi Indonesia mempunyai dua wajah yakni sebagai "organisasi ekonomi" dan sebagai

"alat Revolusi". Bidang atau wilayah koperasi terutama sekali adalah wilayah ekonomi. Sebagai

alat revolusi, koperasi Indonesia mempunyai fungsi sebagai tempat persemaian insan

masyarakat dan merupakan wahana menuju kealam Sosialisme.

Koperasi Indonesia dan Sosialisme Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab Sosialisme

Indonesia adalah jiwanya koperasi. Dunia Sosialisme adalah dunia koperasi, masyarakat,

Sosialisme adalah masyarakat koperasi.

Oleh karena itu fungsi koperasi dalam Revolusi Indonesia adalah penting sekali, karena tujuan

Revolusi Indonesia adalah jelas, yaitu masyarakat adil dan makmur, masyarakat tanpa

penghisapan oleh manusia atas manusia, masyarakat Sosialisme Indonesia.

Mencapai Sosialisme harus dilaksanakan secara revolusioner oleh karena Sosialisme

Indonesia an sich adalah hasil dari tindakan revolusioner.

Oleh karena itu koperasi Indonesia tidak boleh tidak harus bersifat revolusioner.

Pasal 4

Pasal ini menegaskan perbedaan essensiil antara koperasi dan badan-badan lain yang

berusaha dibidang perekonomian. Ciri-ciri khas koperasi dalam kedudukannya sebagai

organisasi ekonomi dan alat revolusi tercermin dalam azas dan dasar bekerjanya sebagaimana

terperinci dibawah ini:

a. Azas gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya adalah azas mutlak dalam koperasi,

oleh karena disini tercermin hubungan koperasi dengan landasan idiilnya (Pancasila).

Pengejawantahan (perwujudan) ajaran Pancasila (gotong-royong) dalam bidang sosial

bidang sosial ekonomi yang paling tepat ialah dalam organisasi koperasi sebagaimana

dirumuskan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

b. Disamping memenuhi keperluan serta meningkatkan kesejahteraan anggauta, koperasi

sesuai dengan azasnya juga berkewajiban ikut serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat seluruhnya. Dengan demikian-koperasi benar-benar dapat merupakan

tempat persemaian insan masyarakat, sesuai dengan ketentuan pasal 3.

c. Cukup jelas.

d. Asas sukarela dalam sistim keanggautaan mengandung pengertian bahwa setiap orang

yang masuk menjadi anggauta koperasi harus dengan kesadaran. Dilain pihak

kesukarelaan ini tidak boleh dipergunakan untuk merusak kehidupan koperasi Karenanya

penggunaan azas ini masih harus diserasikan dengan azas demokrasi terpimpin dan

ekonomi terpimpin dalam pengertian bahwa setiap orang harus tunduk pada Pola yang

sudah digariskan dalam Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

e. Kewajiban, hak serta kepentingan yang sama dari pada anggauta dimaksudkan untuk

menjamin adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

f. Ketentuan bahwa keanggautaan tidak dapat dipindahkan dengan jalan apapun juga,

didasarkan atas pemikiran bahwa koperasi bukan konsentrasi modal. Konkritnya

simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain simpanan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 32, 33 sama sekali tidak dapat diartikan sebagai saham pada N.V. dan sebagainya.

g. Kekuasaan tertinggi yang berada dalam rapat anggauta mencerminkan azas demokrasi

dalam koperasi.

h. Keputusan rapat anggauta yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat adalah

suatu sistim yang melekat pada azas demokrasi terpimpin sebagaimana dirumuskan oleh

Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

i. Dasar bekerja ini adalah bentuk konkrit dari pada azas gotong-royong.

j. Sifat terbuka dari pada koperasi adalah untuk menjamin pengawasan masyarakat (social

kontrole) terhadap kegiatan usaha koperasi.

Pasal 5

Sesuai dengan penjelasan umum perkoperasian (pola koperasi) tidak dapat dipisahkan dari

masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi), sehingga tantangan-tantangan dari

gerakan koperasi hakekatnya merupakan tantangan dari pada Revolusi itu sendiri.

Pengalaman-pengalaman perjuangan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut,

menunjukkan keharusan obyektif adanya persatuan dan kesatuan segenap potensi dan

kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporos NASAKOM, yang pelaksanaannya diatur

dengan kegotong-royongan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan NASAKOM.

BAB IV

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI

TERPIMPIN

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk menjamin azas demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin kebijaksanaan ditetapkan

perkoperasian oleh Pemerintah.

BAB V

KEANGGAUTAAN DAN ORGANISASI

Bagian 1

Keanggautaan

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) pasal ini mengatur syarat-syarat keanggautaan bagi koperasi primer.

Diantara syarat-syarat itu (huruf c) menegaskan bahwa walaupun pada dasarnya setiap Warga

Negara Indonesia berhak untuk menjadi anggauta koperasi, tetapi karena koperasi adalah

sebagai salah satu alat Revolusi, maka adalah wajar kalau keanggautaannya harus terdiri dari

kekuatan-kekuatan progresif revolusioner.

Oleh karena itu, keanggautaan koperasi harus berorientasikan kepada buruh, tani/nelayan dan

golongan-golongan lain yang lemah kedudukan ekonominya, termasuk produsen kecil, warga

angkatan bersenjata dan pegawai Negeri.

Untuk mencakup pengertian itu, dalam Undang-undang ini dipergunakan istilah "rakyat pekerja

dan produsen kecil".

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Adanya kewajiban serta hak seperti tercantum dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang ini

adalah untuk mendorong peranan yang aktif dari anggauta baik dalam perencanaan,

pelaksanaan maupun pengawasan sehingga sifat terbuka menurut ketentuan pasal 4 huruf j

dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Adanya kewajiban serta hak seperti tercantum dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang ini

adalah untuk mendorong peranan yang aktif dari anggauta baik dalam perencanaan,

pelaksanaan maupun pengawasan sehingga sifat terbuka menurut ketentuan pasal 4 huruf j

dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian 2

Alat-Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tidak mengurangi ketentuan bahwa rapat anggauta merupakan kekuasaan tertinggi dalam

koperasi, dan untuk menjamin adanya kesatuan dan keserasian antara tingkat-tingkat koperasi

serta jenis yang satu dengan yang lain sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 22,

maka kekuasaan tertinggi dari pada rapat anggauta untuk masing-masing tingkat itu tidak boleh

disalahgunakan untuk melanggar keputusan-keputusan rapat anggauta koperasi yang lebih

atas, Gerakan Koperasi Indonesia, MUNASKOP dan kebijaksanaan pokok yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

Maksud ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini ialah untuk meninggalkan kebiasaan yang terdapat

dalam praktek-praktek demokrasi liberal yang menonjolkan adanya hak suara dan pengambilan

suara dan menempatkan sebagai gantinya prinsip musyawarah untuk mufakat menurut norma-

norma yang telah digariskan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

Dalam hubungan ini juga penjelasan pasal 4 huruf h.

Pasal 15

Pasal ini mengatur dalam ayat (1) kedudukan serta tugas pengurus.

Pengurus sebagai badan pelaksana dari pada rapat anggauta bertugas melakukan hal-hal yang

diputuskan dalam rapat anggauta maupun yang tersimpul dalam ketentuan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga.

Ayat (2) dan (3) mengatur siapa yang memilih dan siapa yang dapat dipilih atau diangkat

dimana ditegaskan bahwa pada dasarnya yang dapat dipilih sebagai pengurus ialah anggauta

koperasi.

Mengangkat seorang menjadi pengurus koperasi bukan anggauta koperasi dimungkinkan,

tetapi dibatasi jumlahnya, tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggauta pengurus seluruhnya.

Hal ini bertalian dengan adanya kemungkinan bahwa anggauta koperasi yang berhak dipilih

tidak selamanya memiliki ketrampilan/keakhlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang

senantiasa berkembang atau tidak dapat mencerminkan kekuatan progresif revolusioner

berporoskan NASAKOM seperti termaksud dalam pasal 5.

Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai pengurus, baik yang dari anggauta

maupun bukan, seperti yang ditentukan dalam ayat (4), adalah untuk menjamin disatu pihak

kemampuan teknis untuk melaksanakan pimpinan koperasi mengingat bahwa wilayah koperasi

terutama sekali adalah wilayah ekonomi, dilain pihak untuk menjamin progresivitas pimpinan

koperasi.

Dalam pasal 39 ditentukan bahwa koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang

ini, adalah badan hukum, Seperti halnya dengan lain-lain badan hukum untuk dapat

mengadakan tindakan-tindakan hukum, badan hukum koperasipun perlu dipersonifikasikan

(ditentukan siapa-siapa yang dapat bertindak untuk dan atas nama koperasi).

Ayat (5) inilah yang menegaskan bahwa personifikasi badan hukum koperasi itu adalah

pengurus. Dengan demikian tersimpul pengertian bahwa tindakan-tindakan pengurus yang

dilakukan untuk melakukan tugasnya termaksud dalam ayat (1) mencerminkan tindakan-

tindakan koperasi.

Mengingat pentingnya peranan pengurus seperti tersebut diatas, wajar apabila pengurus

bertanggung jawab kepada rapat anggauta yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam

koperasi.

Pasal 16

Badan pemeriksa mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pengurus, dilihat dari sudut

bahwa badan pemeriksa maupun pengurus dibentuk oleh rapat anggauta dan bertanggung

jawab kepada rapat anggauta, akan tetapi berbeda dalam tugas maupun kewenangannya.

Badan pemeriksa tidak hanya mempunyai wewenang dalam mengadakan pemeriksaan atas

pekerjaan pengurus akan tetapi juga atas seluruh usaha koperasi termasuk kewajiban serta

usaha dari pada anggauta yang bersangkutan dengan usaha koperasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Bagian 3

Kedudukan Panasehat

Pasal 18

Cukup jelas.

Bagian 4

Organisasi Koperasi

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Jumlah anggauta minimal (sedikit-dikitnya) bagi koperasi primer, pusat koperasi, gabungan

koperasi, induk koperasi ditentukan dalam pasal ini adalah suatu jumlah yang dipandang wajar

Untuk menjamin prinsip keseimbangan pembangunan koperasi dari bawah dan dari atas.

Penentuan minimum keanggotaan dimaksudkan untuk menjamin prinsip pembangunan dari

bawah, sedang penentuan jumlah minuman yang tidak begitu besar memberikan kemungkinan

agar rakyat dibimbing secara aktif oleh tingkat koperasi yang teratas, oleh Gerakan Koperasi

Indonesia maupun oleh Pemerintah kearah kesadaran berkoperasi.

Namun demikian dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini, atas

pertimbangan Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengizinkan pendirian koperasi

menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Daerah kerja koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan,

dimaksudkan untuk mengintegrasikan gerakan koperasi dengan pembangunan otonomi daerah

serta untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Untuk menjamin keluwesan dan mengikuti proses perkembangan masyarakat dan gerakan

koperasi, penentuan daerah kerja koperasi, baik yang didasarkan pada kesatuan wilayah

administrasi pemerintah maupun yang menyimpang dari dasar tersebut diatas termasuk

kemungkinan berdirinya lebih dari 1 (satu) koperasi yang sejenis dan setingkat dalam satu

daerah kerja, diatur oleh Menteri.

Pasal 22

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah agar adanya tingkat-tingkat koperasi dari

primer sampai dengan induk jangan sampai merupakan penambahan mata rantai kegiatan

ekonomi.

Unit ekonomi yang pokok serta merupakan basis, adalah koperasi primer. Koperasi pusat,

gabungan serta induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi apabila koperasi tingkat

bawahnya tidak mungkin melaksanakannya sendiri.

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan ekonomi makin bawah makin baik.

Dalam hal suatu kegiatan ekonomi dilakukan oleh tingkat pusat, gabungan dan induk, maka

harus dicegah sekeras-kerasnya agar tidak mematikan usaha koperasi tingkat bawahnya.

Bagian 5

Organisasi Gerakan Koperasi

Pasal 23

Adanya MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi gerakan koperasi mencerminkan bahwa

gerakan koperasi merupakan suatu gerakan massa rakyat yang demokratis dan terbuka.

Sekalipun demikian, berdasarkan azas demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang

tersimpul dalam pasal 7 ayat (1), fungsi MUNASKOP tersebut hanya menentukan

kebijaksanaan, pokok yang ditentukan oleh Pemerintah.

Selain itu MUNAKOP-pun merupakan forum untuk dapat menyimpulkan pengalaman-

pengalaman sebagai bahan-bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menentukan

kebijaksanaannya dibidang perkoperasian.

Dari unsur-unsur peserta sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini dapat dijamin

adanya integrasi dengan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM

serta adanya integrasi antara Pemerintah dan rakyat.

Pasal 24

Gerakan Koperasi Indonesia adalah nama dari kesatuan organisasi dari gerakan koperasi yang

bertugas melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP.

Sifat organisasi adalah tunggal dan piramidal untuk menjamin kelincahan gerak dan sifat

demokrasinya.

Gerakan Koperasi Indonesia-nya sendiri beranggautakan organisasi koperasi menurut tingkat-

tingkatnya. Tetapi agar mencerminkan ketentuan pasal 5, pimpinannya terdiri dari unsur-unsur

Pemerintah, gerakan koperasi dan organisasi-organisasi massa.

Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3)

pasal ini, dimaksudkan agar badan ini memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi sebagai

keseluruhan.

Bahwa Gerakan Koperasi Indonesia tidak langsung berkecimpung dalam kegiatan usaha

dimaksudkan agar mempunyai kewibawaan yang cukup untuk melaksanakan fungsi sebagai

faktor penggerak, pengintegrasi, pemersatu dan pengawasan dari segala kegiatan koperasi.

Bagian 6

Administrasi

Pasal 25

Agar pelaksanaan pengawasan atas koperasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat

sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf j, serta untuk kepentingan perencanaan dan

perkembangan koperasi itu sendiri, maka mutlak diperlakukan adanya administrasi dan

pembukuan yang teratur, menurut pola yang ditentukan oleh Menteri.

Dalam administrasi disini termasuk statistik, penghimpunan keputusan-keputusan rapat

anggauta, keputusan-keputusan pengurus dan lain-lain dokumen penting yang bersangkutan

dengan perkembangan koperasi dibidang kebijaksanaan, organisasi maupun usaha.

BAB VI

Bagian 1

Dasar Aktivitas Ekonomi

Pasal 26

Penegasan dasar aktivitas ekonomi dari pada koperasi seperti yang dirumuskan dalam pasal 26

adalah suatu pentrapan konkrit dari pada tujuan koperasi sebagai organisasi ekonomi, yakni

untuk meringankan beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan dari pada anggauta dan

masyarakat yang lemah kedudukan ekonominya dan bukan untuk mencari keuntungan (tidak

pada profit-motive).

Bagian 2

Perusahaan Koperasi

Pasal 27

Adanya ketentuan bahwa koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syarat-

syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah untuk:

a. mencegah serta menghentikan praktek-praktek yang tidak sehat yang bertalian dengan

pemilikan perusahaan oleh koperasi;

b. menjamin perkembangan koperasi dalam mempertumbuhkan azas-azas swadaya (untuk

berdiri diatas kaki sendiri).

Diantara syarat-syarat tersebut diatas perlu ditonjolkan suatu prinsip yang tersimpul dalam

pasal 22, bahwa koperasi primer sampai induk merupakan satu kesatuan. Unit ekonomi yang

pokok dan yang merupakan basis ialah koperasi, primer.

Koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi termasuk

mendirikan dan memiliki perusahaan apabila koperasi tingkat bawahnya tidak mungkin

melaksanakannya sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan beberapa koperasi setingkat

secara bersama-sama mendirikan dan memiliki perusahaan yang bermanfaat bagi koperasi

lainnya.

Wewenang Menteri tersebut dalam ayat (2) huruf b tidak mengurangi wewenang Menteri-

menteri yang lain.

Dengan ketentuan tersebut dimaksudkan agar Menteri atau instansi-instansi yang lain dalam

memberikan ijin usaha atau fasilitas lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan atau

dimiliki oleh koperasi, terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat perkoperasian yang

ditentukan oleh Menteri.

Menentukan ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung-jawab

kepada Pemerintah untuk mengatur dan menertibkan perusahaan yang kini telah dimiliki

maupun yang akan didirikan dan dimiliki oleh koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-undang.

Bagian 3

Iuran Negara dan Dana-dana

Pasal 28

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat

kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih lebih koperasi termaksud dalam

pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kamampuan koperasi dalam melayani

kepentingan anggauta dan masyarakat dengan barang serta jasa dan kwantitas dan kwalitas

yang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa yang diusahakan secara perorangan.

Besar kecilnya selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya

menunjukkan tingkat effisiensi kerja koperasi yaitu dalam bentuk biaya yang diperkirakan lebih

besar dari pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkannya.

Jelas bahwa pengertian keuntungan seperti yang terjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain

organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, cadangan serta dana-dana

lainnya termaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini makin menjadi lebih kecil apabila cara

menjalankan usaha koperasi makin mengingat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi serta

untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi dibuka

kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri melainkan

dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggauta dan masyarakat-masyarakat yang

dilayani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggauta dan masyarakat melalui koperasi

tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan

dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan dana/sumbangan

ialah dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan tidak menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur oleh Menteri.

Pasal 29

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat

kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih lebih koperasi termaksud dalam

pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kamampuan koperasi dalam melayani

kepentingan anggauta dan masyarakat dengan barang serta jasa dan kwantitas dan kwalitas

yang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa yang diusahakan secara perorangan.

Besar kecilnya selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya

menunjukkan tingkat effisiensi kerja koperasi yaitu dalam bentuk biaya yang diperkirakan lebih

besar dari pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkannya.

Jelas bahwa pengertian keuntungan seperti yang terjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain

organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, cadangan serta dana-dana

lainnya termaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini makin menjadi lebih kecil apabila cara

menjalankan usaha koperasi makin mengingat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi serta

untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi dibuka

kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri melainkan

dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggauta dan masyarakat-masyarakat yang

dilayani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggauta dan masyarakat melalui koperasi

tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan

dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan dana/sumbangan

ialah dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan tidak menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur oleh Menteri.

Pasal 30

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat

kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih lebih koperasi termaksud dalam

pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kamampuan koperasi dalam melayani

kepentingan anggauta dan masyarakat dengan barang serta jasa dan kwantitas dan kwalitas

yang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa yang diusahakan secara perorangan.

Besar kecilnya selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya

menunjukkan tingkat effisiensi kerja koperasi yaitu dalam bentuk biaya yang diperkirakan lebih

besar dari pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkannya.

Jelas bahwa pengertian keuntungan seperti yang terjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain

organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, cadangan serta dana-dana

lainnya termaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini makin menjadi lebih kecil apabila cara

menjalankan usaha koperasi makin mengingat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi serta

untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi dibuka

kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri melainkan

dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggauta dan masyarakat-masyarakat yang

dilayani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggauta dan masyarakat melalui koperasi

tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan

dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan dana/sumbangan

ialah dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan tidak menurut ketentuan-ketentuan

yang diatur oleh Menteri.

Bagian 4

Permodalan

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan pasal 31, 32 dan 33 mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Apa yang diartikan sebagai modal didalam koperasi tidak berbeda dengan pengertian modal

dalam arti ekonomi pada umumnya.

Arti khusus dari pada modal koperasi dibanding dengan modal badan-badan ekonomi lainnya,

ialah terletak pada dasar penyusunan dan fungsi dari pada modal koperasi tersebut.

Arti khusus dari pada modal koperasi ini bersumber pada ketentuan pasal 4 huruf a dan c yang

menegaskan bahwa koperasi berazas gotong-royong dan tidak merupakan konsentrasi modal.

Bentuk konkrit dari azas dan dasar bekerja tersebut, ialah bahwa penyusunan modal koperasi

didasarkan pada azas kegotong-royongan antara anggauta. Banyak sedikitnya simpanan

anggauta termaksud dalam pasal 32 dan 33 Undang-undang ini, hanya merupakan salah satu

unsur dari modal koperasi serta tidak merupakan faktor yang menentukan dalam cara

menentukan pembagian sisa lebih tersebut dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang ini.

Pembagian sisa lebih ditentukan oleh karya anggauta dalam mengembangkan koperasi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib termaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dan b, yang

pengertiannya dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 32 tersebut, yang jumlahnya

besarnya bagi tiap-tiap anggauta bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1), maka

simpanan-simpanan pokok dan wajib dalam koperasi primer tidak mungkin ditetapkan dalam

jumlah yang besar, akan tetapi justru harus ditetapkan serendah-rendahnya agar rakyat pekerja

dan produsen kecil yang lemah kedudukan ekonominya tidak tertutup kemungkinannya untuk

menjadi anggauta koperasi.