MINGGU 9 ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA (APBN)

1.   PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini:

·  Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

·  Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan (lihat tabel 5.1.), namun kostribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri, masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I, presentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya.

Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negari, dan meskipun IGGI (Inter Governmental Group on Indonesian) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesian) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan.

Yang perlu diingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

TABEL 5.1.

TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/70 – 1992/93

(dalam miliar rupiah)

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH	KENAIKAN (+) PENURUNAN (-)
REPELITA I 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74	27,2 53,9 78,9 152,5 254,4	+ 26,7 + 22,5 + 73,6 + 101,9
REPELITA II 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79	737,6 909,3 1.276,2 1.386,5 1.522,4	+ 483,2 + 171,7 + 366,9 + 110,3 + 135,9
REPELITA III 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84	2.635,0 4.427,0 5.235,0 5.422,0 6.020,9	+ 1.112,6 +1.792,0 + 808,0 + 187,0 + 598,8
REPELITA IV 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89	6.476,5 7.301,3 2.581,3 3.321,8 2.265,3	+ 455,6 + 824,8 - 4.720,0
REPELITA V 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93*)	4.408,7 9.548,7 11.357,2 13.311,8	+ 2.143,4 + 5.140,0 + 1.808,5 + 1.954,6

TABEL 5.2.

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN

1969/70 – 1992/93*

(dalam miliar rupiah)

TAHUN	TABUNGAN PEMERINTAH	%	BANTUAN LUAR NEGERI	%	JUMLAH**	%
REPELITA I 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74	27,2 53,9 78,9 152,5 254,4	23,0 31,9 36,8 49,1 55,5	91,0 120,4 135,5 157,8 203,9	77,0 68,1 50,9 50,9 44,5	118,2 176,8 214,4 310,3 458,3	100 100 100 100 100
REPELITA II 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79	737,6 909,3 1.276,2 1.386,5 1.522,4	76,1 64,9 62,0 64,2 59,6	232,0 491,6 783,8 773,4 1.035,5	23,9 35,1 38,0 35,8 40,4	969,6 1.400,9 2.060,0 2.159,9 2.557,9	100 100 100 100 100
REPELITA III 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84	2.635,0 4.427,0 5.235,0 5.422,0 6.020,9	65,6 74,8 75,4 73,6 60,8	1.381,1 1.493,8 1.709,0 1.940,0 3.882,4	34,4 25,2 24,6 26,4 39,2	4.016,1 5.920,8 6.944,0 7.362,0 9.903,3	100 100 100 100 100
REPELITA IV 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89	6.476,5 7.301,3 2.581,3 3.321,8 2.265,3	65,1 67,1 31,0 35,0 18,5	3.748,0 3.572,6 5.752,2 6.158,0 9.990,7	34,9 32,9 69,0 65,0 81,5	9.954,4 10.873,9 8.333,5 9.479,8 12.256,0	100 100 100 100 100
REPELITA V 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93***)	4.408,7 9.548,7 11.357,2 13.311,8	31,9 49,1 52,2 58,1	9.429,3 9.904,6 10.409,1 9.600,2	68,1 50,9 47,8 41,9	13.838,0 19,453,3 21.766,3 22.912,0	100 100 100 100

*   Untuk tahun 1969/70 – 1991/92 adalah angka realisasi sesuai dengan UU APBN T/P tahun yang bersangkutan

**    Termasuk saldo anggaran lebih

 *** APBN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel 5.2. diantaranya adalah:

·   Kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dengan mengupayakan tambahan sumber dana pembangunan sudah cukup tepat. Hal ini disebabkan resiko yang harus dihadapi dengan pinjaman luar negeri tersebut relatif lebih ringan dibandingkan dengan resiko jika pemerintah menutup kekurangan anggaran pembangunannya dengan melakukan peminjaman kepada Bank Sentral (BI).

·  Resiko yang dihadapi pemerintah dan masyarakat jika kekurangan dibiayai dengan pinjaman Bank Sentral, bahwa ada kemungkinan Bank Sentral akan mencoba memenuhi pinjaman tersebut dengan cara mencetak uang baru. Akibatnya jumlah uang yang beredar terlalu besar dari yang sebenarnya dibutuhkan. Jika pencetakan uang baru tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan tersedianya komoditi kebutuhan masyarakat, yang akan terjadi adalah kecenderungan kenaikan harga, yang berarti laju inflasi akan meningkat (ingat bahwa inflasi merupakan salah satu dari tiga penyakit pokok perekonomian yang perlu diwaspadai).

·  Adapun resiko jika kekurangan dana ditutupi dengan pinjaman luar negeri adalah adanya kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya, hal ini akan semakin ringan jika sifat pinjamannya adalah lunak dan jangka waktunya cukup panjang. Namun perlu diingat bahwa besarnya pinjaman tersebut dalam mata uang kita sangat dipengaruhi oleh konjungtur perekonomian dunia (kurs mata uang dolar terutama).

·  Pada awal PELITA, ternyata gabungan pemerintah masih sangat kecil peranannya (23%) dalam membiayai pembangunan di Indonesia, di mana sumber pembiayaan terbesar masih diperoleh dari pinjaman pinjaman luar negeri (77%). Keadaan ini berbalik pada periode pertengahan PELITA III, di mana rata-rata peran tabungan pemerintah adalah 74%. Hal ini dapat dimengerti mengingat saat itu harga minyak bumi di pasar Internasional sangat baik, sehingga banyak dana masuk ke Indonesia melalui sektor migas tersebut.

·   Namun jika kita perhatikan periode akhir PELITA IV, kondisi tabungan pemerintah sangat mengkhawatirkan, tercatat kontribusi tabungan pemerintah kepada dana pembangunan selama tiga tahun terakhir adalah 35,0%; 18,5%; dan 31,9%. Penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah tersebut di antaranya adalah:

1. Terjadinya resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi, dan beberapa komoditi non-migas di pasaran dunia, hal ini berpengaruh terhadap turunnya penerimaan dalam negeri Indonesia.

2. Merosotnya nilai mata uang dolar Amerika (depresasi) terhadap mata uang asing, seperti Yen Jepang dan DM Jerman Barat. Karena nilai rupiah ternyata masih dikaitkan dengan dolar Amerika tersebut, maka perekonomian Indonesia-pun ikut dirugikan dengan kejadian tersebut.

Untuk memberi ilustrasi terhadap pengaruh depresiasi dolar terhadap perekonomian Indonesia, kita gunakan kasus di bawah ini:

1. Dengan depresiasi dolar tersebut nilai beban hutang luar negeri kita terhadap Jepang (misalnya) akan menjadi bertambah besar, karena jika:

Keadaan Sebelum Depresiasi

Indonesia memiliki hutang luar negeri kepada Jepang, dalam bentuk mata uang Yen sebesar 1.000.000 Y, di mana kurs saat itu diasumsikan:

1$ = Rp 1.500,-

1$ = 25 Y

Untuk mengetahui nilai hutang Indonesia dalam rupiah, kita lakukan perhitungan ‘cross rate’ antara Rupiah dan Yen, perhitungannya:

Cross Rate Rp/Y = Rp/$ × $/Y = 1.500/1 × 1/25 = 60

Jadi untuk 1 Y akan dihargai Rp 60,-.

Dan karena itu memiliki hutang sebesar 1.000.000 Y, maka nilai hutang tersebut dalam rupiah adalah: 1.000.000 Y × Rp 60,- = Rp 60.000.000

Keadaan Setelah Depresiasi Dolar

1$ = Rp 1.500,-

1$ = 20 Y (dolar merosot nilainya, artinya diperlukan lebih sedikit Yen untuk mendapatkan dolar)

Cross Rate Rupiah tehadap Yen = Rp/Y = Rp/$ x $/Y = 1.500/1 x 1/20 = Rp 75/Y

Artinya setelah terjadi depresiasi dolar, nilai 1 Yen Jepang sama dengan Rp 75,- dengan kata lain mata uang Rupiah-pun mengalami depresiasi terhadap Yen. Sehingga nilai hutang Indonesia saat itu menjadi:

1.000.000 Y x Rp 75,- = Rp 75.000.000,-

Kesimpulannya adalah, bahwa dengan merosotnya nilai dolar terhadap Yen, maka akan menyebabkan nilai hutang luar negeri kita terhadap Jepang ikut membengkak sebesar Rp 15.000.000,- (Rp 75.000.000 – Rp 60.000.000).

2. Dengan depresiasi dolar itu akan menyebabkan juga semakin mahalnya komoditi-komoditi impor yang berasal dari Jepang. Sebagai contoh: Jika kita akan mengimpor 1.000 unit komponen mesin seharga 5.000 Y, maka:

· Sebelum depresiasi dolar, kita cukup mengeluarkan 5.000 Y x Rp 60,- = Rp 300.000,- untuk mendapatkan 1.000 unit komponen mesin tersebut.

·  Namun setelah terjadi depresiasi kita harus mengeluarkan 5.000 Y x Rp 75,- = Rp 375.000,- untuk mendapatkan komponen tersebut. Artinya kita harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp 75.000,- untuk tiap 1.000 unit komponen mesin.

Dari kedua ilustrasi sederhana di atas terlihat bagaimana kondisi perekonomian luar negeri saat itu sangat mempengaruhi perekonomian kita. Sehingga dapat dimengerti mengapa pada periode tersebut tabungan pemerintah mengalami penurunan yang cukup drastis.

Langkah pemerintah untuk memperbaiki keadaan anggaran pembangunan tersebut antara lain dengan menerapkan prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti pemerintah berusaha bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu disesuaikan dengan penerimaannya. Sedangkan dinamis diartikan bahwa akan selalu diusahakan adanya peningkatan yang terus menerus terhadap penerimaan negara sesuai dengan peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia.

Langkah lainnya adalah dengan selalu bertumpu pada TRILOGI PEMBANGUNAN dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

2. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Secara garis besar proses penyusunan anggaran pembangunan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 5.3.

GAMBARAN UMUM

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

NO.	KEGIATAN
		SEPT-OKT	NOV	DES		JAN	FEB		MAR	APRIL	s/d MEI
1.	Pengajuan DUP/DUK DEPT/LPND ke BAPPENAS
2.	Penyusunan satuan 3 oleh Biro Sektor, BAPPENAS
3.	Penentuan Platfon Anggaran (RAPBN TA. 1993/1994)
4.	Nota Keuangan dan RAPBN diajukan ke DPR oleh Presiden RI (Minggu pertama Januari)
5.	Pembahasan/ Penyusunan satuan 3/A dan alokasi dana proyek ke DIP (Ditjen Anggaran BAPPENAS-Pimpro Bendaharawan Proyek)
6.	Penyampaian DIP ke daerah (Gubernur Kepala Daerah)

Tabel 5.3. di atas dapat dijelakan sebagai berikut:

· Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiskal dan bukan tahun masehi, sehingga proses penyusunan oleh Dapertemen atau Lembaga pemerintah Non Dapertemen sudah dimulai pada tanggal 1 April tahun yang bersangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.

·  Selanjutnya DUK dan DUP tersebut, antara bulan Agustus dan September akan diajukan dengan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran Dapertemen Keuangan. Selanjutnya DUK dan DUP tersebut akan diproses oleh BAPPENAS antara bulan Oktober hingga November.

· Pada proses tersebut BAPPENAS akan menyesuaikan isi DUK dan DUP dengan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dalam bulan Desember akan ditentukan batas atas (plafon) anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

·  Pada bulan Januari, setelah RAPBN tersebut dilampiri/ disertai keterangan dari pemerintah dengan Nota-Keuangan, akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

·  Selanjutnya RAPBN tersebut akan dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Menteri atau Ketua Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Kerja Komisi APBN.

·  Jika dalam pembahasan tersebut dicapai suatu kesepakatan (persetujuan) maka RAPBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan tersebut, persetujuannya akan dituangkan dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran.../...

·  Selanjutnya anggaran yang telah disetujui pemerintah tersebut akan dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Dapertemen atau Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

3.  PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari:

a.  Penerimaan dalam negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspr minyak bumi dan gas alam. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.4. berikut ini:

TABEL 5.4.

PERBANDINGAN SUMBER PENERIMAAN DALAM NEGERI, PELITA I-III

(dalam persentase)

PERIODE	PENERIMAAN DARI SEKTOR MIGAS	PENERIMAAN DARI SEKTOR NON-MIGAS	PENERIMAAN BUKAN PAJAK	PENERIMAAN TOTAL
PELITA I 1969/70 – 1973/74	35.7 %	59,3 %	5,0 %	100 %
PELITA I 1974/75 – 1978/79	55,1 %	40,7 %	4,2 %	100 %
PELITA I 1979/80 – 1983/84	67,2 %	29,6 %	3,2 %	100 %

Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergantungan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan di antaranya:

·  Deregulasi bidang Perbankan (1Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran Bank Sentral, serta lebih memberi hak kepada Bank Pemerintah maupun Swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat.

· Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

·  Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

b.  Penerimaan pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

4. PERKIRAAN PENGELUARAN

Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua yakni:

·   Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, di antaranya:

a.    Pengeluaran untuk belanja pegawai

b.   Pengeluaran untuk belanja barang

c.    Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

d.   Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

e.   Pengeluaran lain-lain

·      Pengeluaran pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan di antaranya adalah:

a. Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/ lembaga negara, di antaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/ lembaga negara bersangkutan.

b.  Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II).

c.   Pengeluaran pembangunan lainnya.

5. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah:

·     Penerimaan dalam negeri dari migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

a.   Produksi minyak rata-rata per hari

b.   Harga rata-rata ekspor minyak mentah

·      Penerimaan dalam negeri di luar migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

a.     Pajak penghasilan

b.    Pajak pertambahan nilai

c.     Bea masuk

d.    Cukai

e.    Pajak ekspor

f.      Pajak bumi dan bangunan

g.     Bea materai

h.    Pajak lainnya

i.      Penerimaan bukan pajak

j.     Penerimaan dari hasil penjualan BBM

·    Penerimaan pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

sumber : http://mifta-huljannah.blogspot.com/2012/04/minggu-9-anggaran-pendapatan-belanja.html   
sumber  :digital book ATA 2011-2012

 

Pertemuan 8 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Adapun secara umum penyebab kemiskinan diantaranya:

1.     Kemalasan.

2.     Kebodohan dan pemborosan.

3.     Bencana alam.

4.     Kejahatan, misalnya dirampok

5.     Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua yang miskin

Definisi kemiskinan menurut beberapa ahli

- Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.

- Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

- Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

- Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.

- Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

- Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin

- SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :

1. kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal

2. gangguan dan tingginya risiko kesehatan,

3. risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,

4. kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan

5. kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial,



sumber : http://rizkadstiarn.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi.html

Pertemuan 7 - Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

1. Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

• Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
• Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
• Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
Manfaat GDB :
1)      Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.
2)      Menghitung perubahan harga.
      Keterbatasan GDB  :
1)      Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.
2)      Perhitungan dan masalah kesejahteraan.
3)      GDB perkapita dan masalah produksi.

1. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Konsep pendapatan nasional :
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun.
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.
Faktor yang Mempengaruhi pendapatan nasional :
– Permintaan dan penawaran agregat
– Konsumsi dan tabungan
– Investasi
Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
– Pendekatan pendapatan : Y = R + W + I + P
R = rent = sewa
W = wage = upah/gaji
I = interest = bunga modal
P = profit = laba
– Pendekatan produksi : Y = Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +…..(PXQ)n
P = harga
Q = kuantitas
– Pendekatan Pengeluaran : Y = C + I + G + (X-M)
C = konsumsi masyarakat
I = investasi
G = pengeluaran pemerintah
X = ekspor
M = impor

Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB  perkapita.
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).


sumber : http://hafidzdotorg.wordpress.com/2012/04/18/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

Pertemuan 5 Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menurut Bintoro Tjokroaminoto, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistimatis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Manfaat Perencanaan

Adapun manfaat dari perencanaan yaitu Manfaat Perencanaan :

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan

2. Pemilihan sebagai alternatif terbaik

3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan

4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi

5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan

6. Alat memudahakan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait

7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

Periode perencanaan Pembangunan

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni:

Periode Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1945 - 1950

Periode 1952 - 1955

Periode 1956 - 1960

Periode 1961-1966

     2.  Periode Setelah Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi

Periode Repelita I : 1969/70 - 1973/74

Periode Repelita II : 1974/75 - 1978/79

Periode Repelita III : 1979/80 - 1983/84

Periode Repelita IV : 1984/85 - 1988/89

Periode Repelita V : 1989/1990 - 1993/94


sumber : http://rizkadstiarn.blogspot.com/2012/03/perkembangan-strategi-dan.html

coret - coret #11

Malam ini ku menangis tanpa henti

Ku bersedih karena mengingat ditrimu

Kenangan indah yang kita lewati bersama

Seakan tak pernah hilang dari fikiranku

Selalu bayangmu yang terbesit di benakku

Andai ku bisa seperti dulu

Mendapatkan apa yang ku mau

Seperti cintamu yang pernah menjadi milikku

Pada siapa ku harus mengadu ?

Hanya satu kau yang ku mau

Jangan pergi dari kehidupanku

Karna ku tau, ku kan hancur tanpamu

Cinta sejati itu memerlukan banyak pengorbanan

Cinta sejati itu tak harus memiliki

Tak harus bersatu secara fisik

Ku akui aku sangat mengharapkanmu saat ini

Tapi ku yakin jika kita adalah cinta sejati

Di kemudian hari kita akan di pertemukan kembali

Melupakan seseorang yang pernah berarti dalam hidup kita

Terasa amat menyakitkan

Menggantikannya dengan yang lain

Sungguh terasa amat sulit

Dan membuang semua kenangan yang pernah kita lalui bersamanya

Terasa amat menyiksa

Walaupun kenangan bersamanya tlah hilang

Tapi cinta dan kasih sayang terhadapnya

Tak akan pernah luntur terhempas oleh waktu

coret - coret #10

Manis senyumu, tak semanis gulali

Indah matamu, tak seindah pelangi

Harum tubuhmu, tak seharum melati

Hangat pelukmu, tak sehangat mentari

Tapi aku mengerti

Hatimu tulus seperti engkau mencintai dirimu sendiri

Begitupun cintamu padaku

Tak terkikis oleh waktu

Dan rindumu padaku selalu jadi nomor satu

Kesetiaanmu padaku takan mungkin membuatku ragu

ku  berharap dirimu dan diriku bisa bersatu padu

Bulan purnama memang indah

Tapi tak seindah purnama di wajahmu

Bintang memang banyak

Tapi tak seindah bintang di matamu

Pelangi memang indah

Tapi tak seindah senyummu

Jadi tak salah bila aku mengagumimu

Mengharapkan cinta tulus dari hatimu

Dan ku tak bisa sembunyikan rasa

Yang datang bersama hadirmu

Sia-sia ku cari

Bahkan jejakmu pun tak ku tapaki

Padahal aku merasa tak ingkar janji

Adakah karena aku tak lagi menemani

Menemanimu siang malam tanpa henti

Mengapa kini kau memalingkan diri

Seakan tak ada cinta dihatimu lagi

Mungkinkah kau sudah tak sudi lagi

Atau mungkin ku sudah tak berarti

Dan kau sudah tak peduli

Tentang hati dan perasaan ini

Mungkinkah kita kembali menjadi kekasih yang saling mengasihi ?